Jokowi KIH - Blunder Kedua Jokowi - Prasetyo Jaksa Agung, Blunder Kedua Jokowi
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch Donal Faris menganggap pemilihan H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru merupakan blunder kedua Presiden Joko Widodo. Alasannya, Prasetyo adalah figur Partai NasDem yang rawan diintervensi dan integritasnya patut dipertanyakan.
"Blunder pertama Jokowi ketika memilih orang partai untuk mengisi posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly). Sekarang ia memilih orang partai lagi," kata Donal ketika diwawancarai Tempo di kantor ICW, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
Dalam susunan Kabinet Kerja yang diumumkan pada 26 Oktober 2014, Jokowi memilih Yasonna, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Yasonna juga terindikasi terlibat dalam kasus kecurangan pemilu di Nias Selatan, Sumatera Utara.
Sebelum Prasetyo terpilih, ada beberapa nama yang dicalonkan. Mereka di antaranya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto, serta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.
Prasetyo, sebelum menjadi politikus NasDem, adalah jaksa juga. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, tahun 1947 itu sempat menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum hingga pensiun pada 2006. Ia menjadi anggota DPR dari Fraksi NasDem per tahun 2014, sebelum harus undur diri karena dipilih sebagai Jaksa Agung.
Donal menjelaskan bahwa Jokowi juga sudah melakukan banyak kesalahan selain blunder. Salah satunya terjadi pada awal pencarian calon, yakni ketika Jokowi meminta nama calon Jaksa Agung dari partai. Menurut Donal, seharusnya Jokowi tidak meminta nama calon untuk posisi itu kepada partai.
Prasetyo mengakui penunjukan dirinya sebagai Jaksa Agung dilakukan secara mendadak. Ia mengklaim baru diberi kabar ihwal penunjukannya secara resmi pada Kamis pagi, 20 November 2014. "Bisa ditafsirkan sendirilah mendadak atau tidak," kata Prasetyo di kompleks Istana Negara.
Di lain postingan ada juga artikel yang sedikit membela Jokowi yaitu artikel berikut:
Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Basarah Sebut Kenegarawanan PDIP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus NasDem HM Prasetyo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Penunjukan tersebut menambah deretan kader NasDem yang duduk di pemerintahan.
Ditodong komentar soal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengaku tidak mempermasalahkannya.
"Itu kenegarawan PDIP, mestinya pemenang pemilu kan, tapi karena partai ini negarawan, ini hak prerogatif presiden harus kita hormati, mari kita berikan keleluasaan beliau memutuskan," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (22/11/2014).
Basarah juga mempersilakan masyarakat mengkritik penunjukan tersebut. PDIP, ujarnya, sebagai partai pendukung pemerintah harus memberikan dukungan secara politik kepada Jokowi. "Termasuk pengangkatan Jaksa Agung," katanya.
Ia mengatakan penunjukan itu tidak melanggar Undang-undang. Pasalnya, Prasetyo berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPR sebelum dilantik Presiden Jokowi. Basarah juga tidak melihat penunjukkan Prasetyo sebagai upaya bagi-bagi kursi di pemerintah.
"Ini pertimbangan profesional, karena mantan Jampidum," ujarnya.
Haha.. lucu sekali menyatakan hal ini bukanlah bagi-bagi kursi, mulai awal Jokowi sudah bagi-bagi kursi coy..
Jangan anggap Rakyat Indonesia Bodoh-bodoh, semua sudah tahu kalau dalam politik apalagi dalam era Jokowi ini bagi-bagi kursi itu keharusan. mau ngeles jangan bodohin Rakyat Dong...
Di situs yahoo juga ada kok komentarnya sama dengan komentar saya, ini dia komentarnya:
Rajapalak
KALO KAJAGUNG UDAH KAGAK BISA DIPERCAYE ...ARTINYE RAKYAT UDAH TAU ...BAHWA HUKUM BAKAL KAYE PISO ...TAJEM KE BAWAH TUMPUL KEATAS ..... RAKYAT KALO SALAH DIHUKUM BERAT KALO PENGUSAHE DIHUKUM RINGAN ..ALIAS BEBAS MURNI TERUS ...MAKE PROGRAM NAWA CITA CUMAN CERITE SEBELUM TIDUR
Ridho
Gak usah diomongin bagi-bagi kekuasaan kite udah tau semua.....kampanye kemaren cuman obral rombengan aja... yg penting sekarang dibuktikan dengan kinerja aja bung. Gak usah ini demi rakyat ini demi...demi..demikian...#pdipsakitnyatudisini#mikir
Bisa anda lihat di: https://id.berita.yahoo.com/politikus-nasdem-jadi-jaksa-agung-basarah-sebut-kenegarawanan-175853180.html
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch Donal Faris menganggap pemilihan H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru merupakan blunder kedua Presiden Joko Widodo. Alasannya, Prasetyo adalah figur Partai NasDem yang rawan diintervensi dan integritasnya patut dipertanyakan.
"Blunder pertama Jokowi ketika memilih orang partai untuk mengisi posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly). Sekarang ia memilih orang partai lagi," kata Donal ketika diwawancarai Tempo di kantor ICW, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
Dalam susunan Kabinet Kerja yang diumumkan pada 26 Oktober 2014, Jokowi memilih Yasonna, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Yasonna juga terindikasi terlibat dalam kasus kecurangan pemilu di Nias Selatan, Sumatera Utara.
Sebelum Prasetyo terpilih, ada beberapa nama yang dicalonkan. Mereka di antaranya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto, serta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.
Prasetyo, sebelum menjadi politikus NasDem, adalah jaksa juga. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, tahun 1947 itu sempat menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum hingga pensiun pada 2006. Ia menjadi anggota DPR dari Fraksi NasDem per tahun 2014, sebelum harus undur diri karena dipilih sebagai Jaksa Agung.
Donal menjelaskan bahwa Jokowi juga sudah melakukan banyak kesalahan selain blunder. Salah satunya terjadi pada awal pencarian calon, yakni ketika Jokowi meminta nama calon Jaksa Agung dari partai. Menurut Donal, seharusnya Jokowi tidak meminta nama calon untuk posisi itu kepada partai.
Prasetyo mengakui penunjukan dirinya sebagai Jaksa Agung dilakukan secara mendadak. Ia mengklaim baru diberi kabar ihwal penunjukannya secara resmi pada Kamis pagi, 20 November 2014. "Bisa ditafsirkan sendirilah mendadak atau tidak," kata Prasetyo di kompleks Istana Negara.
Di lain postingan ada juga artikel yang sedikit membela Jokowi yaitu artikel berikut:
Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Basarah Sebut Kenegarawanan PDIP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus NasDem HM Prasetyo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Penunjukan tersebut menambah deretan kader NasDem yang duduk di pemerintahan.
Ditodong komentar soal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengaku tidak mempermasalahkannya.
"Itu kenegarawan PDIP, mestinya pemenang pemilu kan, tapi karena partai ini negarawan, ini hak prerogatif presiden harus kita hormati, mari kita berikan keleluasaan beliau memutuskan," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (22/11/2014).
Basarah juga mempersilakan masyarakat mengkritik penunjukan tersebut. PDIP, ujarnya, sebagai partai pendukung pemerintah harus memberikan dukungan secara politik kepada Jokowi. "Termasuk pengangkatan Jaksa Agung," katanya.
Ia mengatakan penunjukan itu tidak melanggar Undang-undang. Pasalnya, Prasetyo berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPR sebelum dilantik Presiden Jokowi. Basarah juga tidak melihat penunjukkan Prasetyo sebagai upaya bagi-bagi kursi di pemerintah.
"Ini pertimbangan profesional, karena mantan Jampidum," ujarnya.
Haha.. lucu sekali menyatakan hal ini bukanlah bagi-bagi kursi, mulai awal Jokowi sudah bagi-bagi kursi coy..
Jangan anggap Rakyat Indonesia Bodoh-bodoh, semua sudah tahu kalau dalam politik apalagi dalam era Jokowi ini bagi-bagi kursi itu keharusan. mau ngeles jangan bodohin Rakyat Dong...
Di situs yahoo juga ada kok komentarnya sama dengan komentar saya, ini dia komentarnya:
Rajapalak
KALO KAJAGUNG UDAH KAGAK BISA DIPERCAYE ...ARTINYE RAKYAT UDAH TAU ...BAHWA HUKUM BAKAL KAYE PISO ...TAJEM KE BAWAH TUMPUL KEATAS ..... RAKYAT KALO SALAH DIHUKUM BERAT KALO PENGUSAHE DIHUKUM RINGAN ..ALIAS BEBAS MURNI TERUS ...MAKE PROGRAM NAWA CITA CUMAN CERITE SEBELUM TIDUR
Ridho
Gak usah diomongin bagi-bagi kekuasaan kite udah tau semua.....kampanye kemaren cuman obral rombengan aja... yg penting sekarang dibuktikan dengan kinerja aja bung. Gak usah ini demi rakyat ini demi...demi..demikian...#pdipsakitnyatudisini#mikir
Bisa anda lihat di: https://id.berita.yahoo.com/politikus-nasdem-jadi-jaksa-agung-basarah-sebut-kenegarawanan-175853180.html
0 komentar "Blunder Kedua Jokowi", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar